nusakini.com-- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pemaparan dengan judul Indonesia Menghadapi Tantangan Global pada acara Executive Training: Macroeconomics for Practitioners yang diselenggarakan oleh Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan dengan Australia Indonesia Partnership for Economic Governance (AIPEG) bertempat di Aula Mezanine Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan.

• Ini Cara Kreatif Indonesia Mendanai SDGs
• Sri Mulyani Minta Pelaku Usaha Tidak Khawatirkan Naiknya Suhu Politik
• Menkeu: Perekonomian Indonesia 2019 Optimis Namun Harus Tetap Waspada
• Kunjungi Sangihe, Menkeu dan Menkominfo Uji Coba Jaringan Palapa Ring Tengah
• Pemerintah Optimis Namun Tetap Waspada Jalani Ekonomi 2019

Membuka paparannya, Menkeu menjelaskan mengenai tantangan dalam mengelola ekonomi berdasarkan teori mengenai quick macro economics dimana terdapat unsur kelembagaan dalam konteks bernegara. 

“Jadi dalam hal practical ini kita akan melihat bagaimana meng-combine pemahaman kita terhadap suatu framework makroekonomi di dalam konteks kehidupan bernegara. Jadi, di situ ada unsur kelembagaan. Ada Bank Indonesia, Menteri Keuangan, Ototritas jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Menteri Perekonomian, Badan Perencanaan Nasional (Bappenas), Menteri Luar Negeri dan lain-lain,” jelas Menkeu.     

Menurut Menkeu, permasalahan perbedaan antara keinginan masyarakat dengan realitas kondisi keuangan yang dimiliki pemerintah merupakan tantangan bagi kondisi makro ekonomi. “Republik Indonesia itu tax ratio-nya termasuk yang paling rendah. Ini merupakan salah satu pressure baik politik maupun riil dari sisi hukum kepada kita. Kemudian ada Undang-Undang keuangan negara yang mengatakan Pemerintah tidak boleh defisitnya lebih dari 3%. Pemerintah tidak boleh debt to GDP rationya lebih 60% tetapi pemerintah harus hadir di mana-mana, harus hadir di setiap issue, harus melakukan banyak intervensi. That is exactly what you called it macroeconomic challenge buat kita,” tegasnya. (p/ab)